PENAJAM, pojokindonesia.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan bahwa keterbatasan fiskal menjadi faktor utama belum terlaksananya perbaikan jembatan penghubung antara Desa Sri Raharja dan Desa Petiku di Kecamatan Babulu.
Meski kondisinya sudah dinilai memprihatinkan, pemerintah daerah memilih bersikap realistis dalam menentukan prioritas infrastruktur.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PPU Petriandy Ponganton Pasulu menjelaskan, jembatan tersebut masuk dalam daftar usulan perbaikan namun pelaksanaannya masih menunggu hasil survei teknis dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
“Banyak jembatan yang butuh penanganan, tapi semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kami tidak ingin proyek berjalan setengah-setengah tanpa perencanaan matang,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
Ia menuturkan, jembatan Sri Raharja merupakan infrastruktur lama yang sudah beberapa kali mengalami perbaikan ringan. Namun, usia konstruksi yang sudah puluhan tahun membuat daya tahannya menurun dan memerlukan rehabilitasi menyeluruh.
“Kalau hasil survei menunjukkan kerusakan ringan, bisa ditangani dengan dana pemeliharaan rutin. Tapi kalau kerusakannya besar, harus masuk dalam program pembangunan berikutnya,” jelasnya.
Untuk tahun ini, Dinas PUPR PPU lebih memprioritaskan jembatan lain yang kondisinya dinilai lebih mendesak, seperti jembatan Sekunder 8 yang menjadi jalur utama penghubung antara Babulu Laut dan Sebakung.
Meski begitu, Petriandy memastikan tim teknis akan segera turun ke lapangan untuk melakukan survei pada jembatan Sri Raharja–Petiku. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
“Tahun ini kami memiliki alokasi pemeliharaan jembatan sebesar Rp600 juta. Dengan anggaran sebesar itu, kita harus selektif agar efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab PPU berkomitmen untuk memperbaiki seluruh infrastruktur dasar secara bertahap. Namun, kebijakan penganggaran tetap harus mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Yang penting masyarakat tahu bahwa pemerintah tidak diam. Semua usulan sudah kami catat dan akan dikerjakan sesuai perencanaan dan kemampuan daerah,” pungkasnya. (RAH/ADV)
