Banjarmasin, pojokindonesia.com – Berita viral tentang perpisahan siswa SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dianggap me jatuhkan marwah dunia pendidikan.
Saking makin meluasnya berita tersebut turut menjadi perhatian dan keprihatinan DPRD Kalsel hingga mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kalsel yang diwakili Sekretaris Dinas dan Kepala SMAN-1 Sungai Tabuk untuk memberikan klarifikasi, Senin (19/5/2025).
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan Jihan Hanifha katakan, pihaknya senagaja melakukan pemanggilan sebagai tindak lanjut atas viralnya kegiatan perpisahan siswa kelas XII SMAN 1 Sungai Tabuk yang digelar di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Banjarmasin itu.
Jihankatakan, kegiatan berupa perpisahan di THM tersebut jelas melanggar Surat Edaran resmi dari Dinas Pendidikan Kalsel yang melarang sekolah menggelar acara perpisahan di luar lingkungan sekolah, kecuali di gedung pemerintahan. Jihan sangat menyayangkan keputusan pihak sekolah yang telah memilih tempat perpisahan siswa yang sejatinya tidak layak untuk anak-anak sekolah.
Bukankah, ujarnya, sudah ada surat edaran agar jangan menggelar acara perpisahan di luar sekolah, kecuali di kantor pemerintahan. “Lah, ini bagaimana, koq sampai memilih tempat hiburan malam,” kata Jihan dengan nada gregetan.
Masih menurut ibu muda berparas rupawan ini, pihaknya sangat menyesalkan,karena bagaimana pun hal ini mencederai marwah dunia pendidikan dan tidak mencerminkan tanggung jawab moral pihak sekolah.
“Mestinya ada sanksi, ya perlu ada sanksi tegas agar kejadian serupa kelak tidak terulang,” tegasnya.
Jihan pun mengingatkan, atas kelalaian pihak sekolah tersebut harusnya mendapat sanksi yang mampu memberikan efek jera, dan menjadi wanti-wanti juga bagi sekolah-sekolah lain.Jangan sampai lagi menyakitkan hati orangtua mereka, lantaran kekhawatiran mereka pada efek negatif dari THM.
Di tempat yang sama, di depan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Hadeli Rosyaidi dan Kepala SMAN 1 Sungai Tabuk, Elly Agustina dan staf, Jihan menekankan, sanksi yang paling tepat ialah pencopotan dari jabatan.
Menurutnya, pihak sekolah yang bersangkutan telah menyatakan siap menerima sanksi,. Jadi tinggal menunggu ketegasan dari pihak Dinas Pendidikan untuk menindaklanjutinya secara proporsional atau terukur. (Kha)
