Kapuas, pojokindonesia.com – Pertemuan Multistakeholder dalam rangka penguatan kolaborasi pencegahan perkawinan anak melalui Program INKLUSI digelar pada Kamis (26/2/2026) sore di Dapur Tepian Kapuas. Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
Pertemuan ini merupakan bagian dari pendalaman konteks Program Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh LAKPESDAM NU Kabupaten Kapuas bersama Fatayat NU Kabupaten Kapuas dalam kerangka Program INKLUSI, kemitraan Australia–Indonesia menuju masyarakat yang inklusif.
Forum multistakeholder tersebut melibatkan unsur DP3APPKB Kabupaten Kapuas, Pemerintah Desa Anjir Serapat Baru, BPD, TP PKK, guru PAUD, kader kesehatan, organisasi perempuan dan kepemudaan, serta mitra program lainnya. Melalui pertemuan ini, peserta membahas kondisi riil perempuan dan anak di desa, mekanisme rujukan dan penanganan kasus, serta penguatan sistem perlindungan di tingkat lokal.
Field Coordinator Program INKLUSI Kabupaten Kapuas yang juga Sekretaris PC Fatayat NU Kabupaten Kapuas, Aulia Pusfita Sari, menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi pendalaman konteks desa secara partisipatif dan berbasis data.
“Program INKLUSI mendorong penguatan sistem dari tingkat desa. Pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan agar perubahan yang dihasilkan benar-benar berdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan DP3APPKB Kabupaten Kapuas, Danung Sri Wulandari, MPH, menegaskan pentingnya peran desa dalam mendukung kebijakan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak.
“Pencegahan perkawinan anak bukan hanya persoalan keluarga, tetapi tanggung jawab bersama. Desa menjadi garda terdepan dalam membangun norma sosial baru yang lebih melindungi hak anak dan perempuan,” ungkapnya.
Kepala Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, juga menyatakan kesiapan pemerintah desa untuk bersinergi dalam agenda pencegahan perkawinan anak serta memperkuat sistem perlindungan anak di wilayahnya.
“Kami siap melibatkan seluruh unsur desa agar pencegahan perkawinan anak menjadi komitmen bersama. Desa harus menjadi ruang yang aman dan ramah bagi anak-anak,” ujarnya.
Melalui pertemuan multistakeholder ini, para peserta menyatakan komitmen untuk bersinergi memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas. (iy)
