Taipei — Taiwan kembali menyerukan dukungan global agar dapat berpartisipasi secara substantif dalam INTERPOL, terutama untuk memperkuat pertukaran intelijen real-time dalam memerangi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Seruan ini disampaikan Komisioner Biro Investigasi Kriminal Taiwan, Chou Yew-woei, dalam pernyataan resminya.
Didirikan pada 1923, INTERPOL memiliki 196 negara anggota dan menjadi organisasi kerja sama kepolisian terbesar di dunia setelah PBB. Melalui jaringan National Central Bureau (NCB), lembaga ini berperan penting dalam koordinasi penanganan terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan terorganisasi.
Namun, Taiwan telah tidak terlibat selama lebih dari empat dekade karena alasan politik, sehingga tidak memiliki akses terhadap basis data, mekanisme komunikasi global, maupun forum resmi INTERPOL.
Meski berada di luar INTERPOL, kemampuan penegakan hukum Taiwan diakui luas. Berdasarkan data Numbeo, Taiwan menempati posisi keempat negara teraman dari 147 negara. Tingkat kejahatan yang rendah, pengawasan digital yang ketat, serta kerja sama erat antara warga dan kepolisian menjadi faktor kunci.
Di sisi lain, Taiwan juga memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan kejahatan narkotika, kejahatan siber, dan sindikat penipuan lintas negara—namun tetap tidak memiliki akses komunikasi global yang krusial bagi penindakan cepat.
Ketidakhadiran Taiwan di INTERPOL disebut menciptakan celah keamanan yang riskan bagi kawasan Indo-Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, sindikat penipuan bermodus online scam compound berpindah ke berbagai negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos, menjebak ribuan korban dari puluhan negara.
Dalam laporan 30 Juni 2025, INTERPOL menyebut kejahatan ini sebagai fenomena global dengan korban mencapai ratusan ribu orang. Taiwan sebelumnya berhasil mengungkap kasus besar seperti Creative Private Room, platform distribusi eksploitasi seksual anak berbasis kripto yang beroperasi lintas negara.
Sejumlah pengamat internasional menilai absennya Taiwan di INTERPOL justru menghambat koordinasi global. Dalam artikel “Taiwan INTERPOL Exclusion Undermines Global Policing Efforts” yang diterbitkan Australian Strategic Policy Institute (ASPI), analis keamanan Dr. John Coyne menilai Taiwan merupakan mitra penting dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik.
Menurut Coyne, infrastruktur Taiwan—mulai dari pelabuhan, penerbangan, hingga sistem keuangan—merupakan titik strategis yang rawan dieksploitasi jaringan kriminal transnasional. Karena itu, keterlibatan Taiwan dalam jejaring kepolisian internasional dianggap penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan lintas negara.
Taiwan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan negara-negara mitra, berbagi keahlian, serta berpartisipasi dalam upaya global memerangi kejahatan terorganisasi.
Pemerintah Taiwan kembali mendorong negara-negara sahabat untuk mendukung kehadirannya sebagai pengamat (observer) dalam Sidang Umum INTERPOL serta keterlibatan dalam pertemuan teknis dan mekanisme kerja sama organisasi tersebut.
rel/hms
