Banjarbaru, 25 September 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmennya dalam memastikan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025. Kali ini, tema yang diusung adalah “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan.” Acara ini dihelat di Banjarbaru, dan dihadiri oleh sejumlah pihak strategis, termasuk Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan.
GNPIP Wilayah Kalimantan 2025 bertujuan menjaga kestabilan pasokan pangan dan harga di tengah tantangan global dan domestik. Dalam forum ini, berbagai program strategis diperkenalkan untuk memperkuat kapasitas petani dan mengoptimalkan distribusi pangan antar daerah. Salah satunya adalah kolaborasi dengan BUMN Logistik untuk subsidi ongkos angkut yang akan memperlancar distribusi pangan hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukanlah pekerjaan satu pihak saja, melainkan hasil sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan Bank Indonesia,” ujar Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Salah satu langkah kunci dalam GNPIP adalah optimalisasi kerjasama antar daerah (KAD) untuk memastikan ketersediaan pangan terjaga, sementara penguatan kapasitas petani akan mempercepat swasembada pangan. Program ini juga melibatkan distribusi pangan yang lebih terstruktur dan efisien dengan dukungan dari Perum Bulog, BUMD, dan mitra lainnya untuk menjaga stabilitas harga.
Pemerintah Kalsel berhasil menjaga inflasi pada angka 2,5±1% di bulan Agustus 2025 berkat kolaborasi yang solid antara TPID di seluruh wilayah Kalimantan. Langkah strategis lainnya termasuk pengembangan teknologi budidaya seperti padi apung dan haruan estate/kampung gabus, yang bertujuan mengatasi tantangan produksi pangan di lahan terbatas.
Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga memperluas pembiayaan untuk sektor pertanian, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan untuk alat pertanian.
Selain itu, Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan pangan di hari besar keagamaan (HBKN) dengan intensifikasi operasi pasar, memperkuat distribusi pangan, serta memastikan kualitas pangan tetap terjaga melalui teknologi smart farming dan cold storage.
“Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga kestabilan harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Ferry Irawan.
Untuk memastikan implementasi program berjalan dengan efektif, Rapat Koordinasi (Rakor) antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan turut digelar. Rakor ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Perum BULOG, hingga PT Pelayaran Nasional Indonesia, untuk merumuskan solusi konkret dalam pengendalian inflasi pangan dan peningkatan produksi lokal.
TPID Wilayah Kalimantan berkomitmen untuk mengatasi hambatan dalam distribusi dan produksi pangan, serta mempercepat program-program seperti cetakan sawah dan optimalisasi lahan untuk mendukung ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
Rel
