Jakarta — World Peace Organization (WPO) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Dukungan ini ditegaskan melalui kunjungan lapangan ke Sanggar Bimbingan (SB) Banting, Selangor, Rabu (26/11/2025), yang dilaksanakan bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda berkelanjutan KemenHAM RI untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI, termasuk mereka yang berada dalam kondisi tanpa dokumen (undocumented).
Kunjungan dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri HAM RI, Wempy Wale, bersama tim yang terdiri dari Atase Hukum KBRI Malaysia Eva, Kasubag TU Direktorat Pelayanan HAM Yunita Christine, Analis Pengaduan Masyarakat Marlan Parakas, Rendy dari Sekretariat KBRI Malaysia, pengurus Sanggar Bimbingan Banting, serta perwakilan orang tua PMI dan anak-anak SB.
Dalam pertemuan tersebut, tim WPO–KemenHAM melakukan pemantauan pelaksanaan hak pendidikan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi, terutama terkait pengurusan dokumen kewarganegaraan. Atase Hukum KBRI Malaysia, Eva, juga memberikan pengarahan teknis tentang prosedur administrasi yang diperlukan agar anak-anak PMI dapat memperoleh akses pendidikan secara legal dan aman.
“Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak PMI adalah prioritas kami. Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status migrasi orang tuanya, mendapatkan kesempatan belajar yang layak dan terlindungi hak-haknya,” ujar Wempy Wale.
Presiden WPO, Dr. Bambang Herry Purnomo, SH., MH., mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan KemenHAM RI dan KBRI Malaysia. “Melalui inisiatif ini, WPO menegaskan komitmen kami untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi warga negara di luar negeri. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi penerus yang berdaya saing dan berintegritas,” katanya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas PMI untuk memperkuat sinergi perlindungan hak-hak warga negara. WPO menyatakan kesiapannya memberikan dukungan teknis serta advokasi lanjutan guna memastikan anak-anak PMI memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkelanjutan. yen
