Jakarta — Indonesia dinilai memiliki peran signifikan dalam membentuk tata kelola global yang lebih adil. Peran tersebut berakar pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah dianut sejak kemerdekaan, sebagaimana termaktub dalam konstitusi: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pandangan itu disampaikan Dosen Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Asep Setiawan, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (27/5). Ia menjadi salah satu pembicara dalam forum internasional bertajuk ASEAN Wisdom: Indonesia’s Role in the Global Governance Initiative yang digelar di The China Space, Masjid Istiqlal, Jakarta, 25 November 2025.
Forum tersebut juga menghadirkan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Taufik Rahman dan Dosen President University Haryanto Aryodiguno, PhD, dengan moderator Galby R. Samhudi dari Tenggara Strategics. Sambutan disampaikan perwakilan dari Chen Rilling, Chairman Wanxinda Group Indonesia, sementara koordinator acara adalah Wen Xi dari Global Development Research Center.
Peran Strategis Indonesia
Dr. Asep menegaskan bahwa sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara dan anggota aktif ASEAN, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mempengaruhi arsitektur tata kelola global melalui diplomasi multilateral dan kepemimpinan kawasan.
“Sebagai pemimpin ASEAN sekaligus jembatan antara negara maju (Global North) dan negara berkembang (Global South), Indonesia menggunakan modal diplomatiknya untuk menjadikan forum multilateral lebih representatif, adil, dan inklusif,” ujar Koordinator Laboratorium Ilmu Politik FISIP UMJ itu.
Menurut dia, Indonesia menegaskan perannya melalui tiga pendekatan yang berakar pada prinsip kesetaraan kedaulatan dan keberpihakan pada negara-negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara.
Orientasi Rakyat dalam Tata Kelola Global
Dalam pemaparannya, Dr. Asep menyoroti pentingnya pembangunan global yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia. Ia menjelaskan tiga dimensi strategis yang menjadi landasan pendekatan Indonesia.
Tiga dimensi itu mencakup:
-
Melindungi warga negara sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
-
Menjembatani kesenjangan Utara–Selatan melalui inisiatif konkret.
-
Mendorong partisipasi inklusif dalam proses pengambilan keputusan global.
Ia menilai diplomasi pro-rakyat—yang mulai dilembagakan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo—telah menggeser orientasi diplomasi dari berpusat pada elite menjadi berfokus pada kepentingan warga negara.
Pada bagian diskusi, Haryanto Aryodiguno mengingatkan bahwa gagasan pembangunan berorientasi rakyat telah menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak era Presiden Soeharto dengan konsep “pembangunan manusia seutuhnya”. Menurut dia, keragaman suku dan agama di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat juga relevan bagi dunia internasional.
Komitmen pada Penegakan Hukum Internasional
Forum tersebut juga menyinggung sikap Indonesia terhadap standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Indonesia dinilai aktif menyuarakan perlunya penerapan norma hukum internasional secara universal dan menolak “aturan rumah” unilateral dari sebagian kecil negara.
Melalui kepemimpinannya di G20 dan ASEAN, Indonesia mendorong tatanan internasional yang legitimate, yakni tatanan yang menempatkan seluruh negara pada posisi setara dalam hak dan kewajiban berdasarkan hukum.
Sikap tegas Indonesia, menurut Dr. Asep, mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap prinsip keadilan sebagai fondasi politik luar negeri. “Kredibilitas sistem hukum internasional bergantung pada penerapannya yang konsisten dan tidak diskriminatif, tanpa memandang afiliasi politik atau kekuatan geopolitik suatu negara,” ujarnya. her/hms
