MARABAHAN, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dan Notaris/PPAT se-Kabupaten Barito Kuala pada Rabu (10/09/2025) di Kantor BP2RD Barito Kuala. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Barito Kuala, Wiwien Masruri, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Bupati Barito Kuala. Ia menyatakan bahwa Bupati sangat mendukung silaturahmi dengan para notaris sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor BPHTB.
“Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar daerah. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kerja sama dan dedikasi para notaris yang ikut berkontribusi nyata bagi Barito Kuala,” ujar Wiwien.
Ia juga menambahkan bahwa di tengah kondisi keuangan tahun 2025 yang penuh tantangan, pemerintah daerah sangat didorong untuk menggali potensi PAD lainnya. Selain BPHTB, sektor sungai juga menjadi fokus pengembangan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan daerah.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi dalam arahannya menekankan pentingnya ketegasan dan kepastian hukum dalam urusan pertanahan. Ia menyoroti adanya banyak persoalan yang timbul akibat tumpang tindih lahan dan tanah kosong yang dibiarkan terlalu lama tanpa diselesaikan.
“Notaris memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak masyarakat dalam pengesahan jual beli tanah. Kami berharap semakin banyak sertifikat tanah yang terbit, karena hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berdampak positif bagi peningkatan PAD,” tegasnya.
Dengan langkah kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui BPHTB dan sektor pertanahan lainnya, serta mempercepat terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam transaksi pertanahan.
ahim
