Kab Kapuas

BPBD Kapuas Gelar Ekspose Laporan Akhir Kajian Risiko Bencana 2026–2030, Dorong Pembangunan Berfungsi Ganda untuk Mitigasi

×

BPBD Kapuas Gelar Ekspose Laporan Akhir Kajian Risiko Bencana 2026–2030, Dorong Pembangunan Berfungsi Ganda untuk Mitigasi

Share this article
BPBD Kapuas Gelar Ekspose Laporan Akhir Kajian Risiko Bencana 2026–2030, Dorong Pembangunan Berfungsi Ganda untuk Mitigasi

KAPUAS, pojokindonesia.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas menggelar Ekspose Laporan Akhir Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kapuas Tahun 2026–2030 di Ballroom Hotel Permata INN, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini resmi dibuka oleh Plt. Asisten I Sekda Kapuas, Budi Kurniawan, S.Sos., M.Si.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bupati Kapuas melalui Plt. Asisten I Sekda Kapuas Budi Kurniawan, S.Sos., M.Si., Kalaksa BPBD Pangeran S. Pandiangan, S.Hut., M.M., sejumlah Kepala OPD, Kabag Ops Polres Kapuas, perwakilan LPPM Universitas Palangka Raya, perwakilan Forkopimda, perwakilan BNPB yang hadir secara daring melalui Zoom, Tim LPPM UPR, para camat atau perwakilannya, Kepala Bagian Sekda, Damkar Mandiri, serta sejumlah undangan lainnya.

Kalaksa BPBD Kapuas Pangeran S. Pandiangan menyampaikan bahwa penyusunan KRB menjadi dasar untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPD) dan Terpadu Rencana Penanggulangan (TRP), yang memadukan seluruh potensi sumber daya SOPD dan unsur terkait. Setelah peta risiko bencana tersusun, pihak daerah akan menyusun berbagai rencana kontingensi, meliputi banjir, puting beliung, karhutla, hingga gempa bumi.

Dijelaskan pula potensi gempa bumi menjadi perhatian, seiring meningkatnya jumlah pemukiman di Kabupaten Kapuas. Seluruh rencana kontingensi tersebut direncanakan dimuat dalam website resmi daerah, menjadi bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dipenuhi. Dengan informasi yang tersedia di website, masyarakat diharapkan dapat mengetahui titik‑titik evakuasi, jenis bencana yang berpotensi terjadi, serta langkah‑langkah penanganan yang harus dilakukan.

Dalam sambutan Bupati Kapuas yang dibacakan Plt. Asisten I Budi Kurniawan, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyusun KRB. Ditekankan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kapuas, memiliki risiko bencana, namun kemampuan setiap daerah untuk memetakan, memitigasi, dan menanggulangi bencana memiliki perbedaan.

Di Kabupaten Kapuas, bencana yang rutin terjadi setiap tahun antara lain karhutla, banjir, dan puting beliung, serta terdapat potensi gempa bumi karena Indonesia berada di wilayah Ring of Fire. Dampak bencana tidak hanya terasa secara sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak politik, contohnya persoalan kabut asap yang menjadi isu lintas daerah bahkan lintas negara. Seringkali ketika bencana terjadi, masyarakat justru sibuk mencari pihak yang harus disalahkan, padahal fokus utama penanggulangan bencana seharusnya pada langkah‑langkah strategis.

Pemkab menegaskan KRB bukan sekadar dokumen administratif. Selama ini, penanggulangan bencana masih sering berputar hanya pada tahap tanggap darurat, padahal filosofi penanggulangan bencana mencakup tiga tahap penting: mitigasi, tanggap darurat, serta rekonstruksi dan rehabilitasi.

Pengalaman El Nino dan karhutla tahun 2026 dijadikan pembelajaran. Banyak titik rawan bencana seharusnya sudah disiapkan langkah‑langkah mitigasi, misalnya pembuatan sumur bor di lokasi rawan karhutla, rehabilitasi daerah aliran sungai untuk menghadapi banjir, pembuatan embung oleh Dinas Pertanian yang sekaligus berfungsi untuk pertanian dan pemadaman kebakaran, serta pembangunan jalan akses oleh Dinas PUPR untuk memudahkan penanganan bencana di pemukiman.

Pemkab berharap KRB benar‑benar menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap perangkat daerah, sehingga dokumen mitigasi tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dieksekusi secara nyata di lapangan. Seluruh perangkat daerah didorong menjadikan hasil KRB sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangan masing‑masing.

Kajian risiko bencana diharapkan masuk ke dalam proses perencanaan di tingkat kecamatan, termasuk pada saat Musrembang kecamatan, sehingga kebutuhan mitigasi bencana sejak dini dapat terakomodi. uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *