Banjarmasin — Dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Selatan dalam kasus suap pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan aktivis antikorupsi. Mereka mendesak penegak hukum segera mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan.
Gabungan organisasi mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (Ikmaban) dan komunitas pemuda lingkungan Pepelingasih Banjarmasin menyatakan keprihatinan atas munculnya indikasi praktik suap dalam lembaga legislatif yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan rakyat.
Rianda, Ketua Ikmaban, menegaskan bahwa dugaan suap tersebut tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga mengkhianati amanah konstitusi.
“Kami melihat adanya degradasi integritas yang sangat serius di tubuh DPD RI jika dugaan ini terbukti. Suap dalam pemilihan pimpinan lembaga negara adalah bentuk pembusukan demokrasi dari dalam. Ini bukan sekadar persoalan individu, tapi soal sistem yang rawan disusupi kepentingan transaksional,” tegas Rianda dalam pernyataan resminya.
Ia juga menilai bahwa praktik politik uang dalam pemilihan pimpinan lembaga tinggi negara merupakan cerminan dari oligarki terselubung yang menggerus prinsip checks and balances.
“Dalam kerangka demokrasi deliberatif, keputusan politik seharusnya didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan publik, bukan transaksi gelap antarelite. DPD RI sebagai representasi daerah seharusnya fokus memperjuangkan aspirasi daerah, bukan terseret dalam pusaran manuver kekuasaan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pepelingasih Banjarmasin, Muhammad Amin Hasani, menyoroti dampak buruk dari keterlibatan perwakilan Kalimantan Selatan dalam praktik semacam ini terhadap citra daerah dan semangat pembangunan berkelanjutan.
“Kalau benar anggota DPD dari Kalsel terlibat suap, ini bukan hanya memalukan, tapi juga merugikan rakyat Kalimantan Selatan yang telah menitipkan kepercayaan. Bagaimana kita bisa bicara pembangunan berkelanjutan jika aktor politiknya justru korup?” ujarnya.
Amin juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami mendesak KPK dan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara adil dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku korupsi bisa bersembunyi di balik kekebalan politik,” tandasnya.
Mahasiswa dan aktivis menyerukan kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut mengawasi jalannya kasus ini serta mendorong keterbukaan informasi dari DPD RI dan penegak hukum agar skandal ini tidak berakhir tanpa kejelasan.
Sebagai bentuk konsolidasi masyarakat sipil, Ikmaban dan Pepelingasih berencana menggelar diskusi publik dan aksi damai dalam waktu dekat. Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan posisi publik dalam mendorong praktik politik yang bersih, demokratis, dan berintegritas.
Aulia Ramadhan
