KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Upaya memperkuat iklim investasi di Kabupaten Kapuas mendapat dukungan DPRD setempat. Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dinilai menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian bagi investor.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Thosibae Limin, mengatakan kehadiran regulasi teknis tersebut diharapkan mampu membuat kebijakan investasi di daerah lebih jelas, terukur, transparan, dan mudah diimplementasikan.
“Raperbup tersebut nantinya akan menjadi Perbup yang memperkuat upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kapuas,” ujar Thosibae.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas itu menilai kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal.
Karena itu, regulasi mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta bentuk kemudahan yang dapat diperoleh pelaku usaha.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan minat investor, tetapi juga harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kapuas.
“Yang kita harapkan adalah terciptanya iklim investasi yang lebih berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Thosibae menambahkan, pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Kapuas. Dengan regulasi yang jelas, potensi daerah diharapkan semakin menarik bagi dunia usaha.
Raperbup yang saat ini disusun merupakan aturan teknis sebagai tindak lanjut Perda Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2025. Karena itu, ia meminta proses penyusunannya dilakukan secara matang agar aturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama tim penyusun dan seluruh perangkat daerah terkait tidak mengabaikan berbagai masukan yang muncul selama proses pembahasan.
“Kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan tim penyusun bersama seluruh perangkat daerah terkait untuk menginventarisasi serta mengakomodasi setiap masukan yang berkembang selama pembahasan sebagai bahan penyempurnaan substansi Peraturan Bupati sebelum ditetapkan,” tegasnya.
Thosibae berharap regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi payung hukum bagi pemberian insentif, tetapi benar-benar mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, serta mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas secara berkelanjutan. uhkps












