PENAJAM, pojokindonesia.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmennya dalam Penajam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik.
Anggota Komisi III dari Partai Gerindra, Adla Dewata Sabtu (26/07/2025) di Penajam, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus segera bertindak untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi secara merata.
Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi III banyak menerima aduan dan masukan langsung dari masyarakat, terutama soal tiga isu krusial: distribusi air bersih di wilayah pelosok, keberadaan armada pemadam kebakaran (Damkar) yang minim, dan fasilitas parkir resmi di kawasan pelabuhan rakyat.
Distribusi air bersih masih jadi masalah serius, Ia menyoroti, hingga saat ini sejumlah wilayah di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Babulu, termasuk Kelurahan Sotek dan sekitarnya, masih belum memiliki akses air bersih yang memadai dari PDAM.
Kondisi ini, kata dia, memaksa warga bergantung pada sumur bor, air hujan, dan embung sementara yang tidak selalu bisa diandalkan saat musim kemarau.
“Distribusi air bersih masih jadi PR besar. Ini bukan kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan pokok yang seharusnya dipenuhi pemerintah,” ujar Adla saat ditemui usai rapat koordinasi lintas komisi,” jelas dia.
Menurutnya, perlu ada penguatan infrastruktur pipa distribusi, bukan hanya mengandalkan program jangka pendek seperti embung atau tandon air.
Ia mendorong, PDAM dan dinas teknis terkait untuk melakukan pemetaan ulang wilayah yang belum terjangkau layanan air bersih.
“Selama ini masyarakat kita hanya mengandalkan hujan atau sumur dangkal, ini tidak ideal. Pemerintah harus hadir dan menjamin hak mereka atas air bersih,” pungkasnya. (RAH).
