Marabahan, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna ke-17, Selasa (10/6/2025), yang membahas dua agenda utama: persetujuan terhadap Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah, serta penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dilaksanakan di ruang sidang lantai III DPRD ini dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo, Ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala SKPD, camat, hingga instansi vertikal.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wabup Herman Susilo, Bupati Barito Kuala menegaskan bahwa perubahan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan regulasi terbaru serta mengoptimalkan pendapatan daerah. “Ini bagian dari upaya kita menciptakan kebijakan perpajakan yang adil dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Raperda ini juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, yang berperan penting dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahun 2024 menjadi tahun krusial karena mendekati akhir periodesasi RPJPD 2005–2025.
Kinerja keuangan daerah kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang ke-10 kali secara berturut-turut. Capaian ini dinilai sebagai hasil dari pengelolaan anggaran yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Di akhir sambutannya, Wabup berharap proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 berjalan lancar hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. ahim
