Berita

Akta Perkawinan Masih Minim, DPRD Kapuas Soroti Akses dan Nikah Siri

×

Akta Perkawinan Masih Minim, DPRD Kapuas Soroti Akses dan Nikah Siri

Share this article
Akta Perkawinan Masih Minim, DPRD Kapuas Soroti Akses dan Nikah Siri
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Lawin

KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Kapuas masih menghadapi sejumlah kendala. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi juga menyangkut kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, anak, hingga ahli waris.

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Lawin, menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk menemukan hambatan sekaligus merumuskan langkah konkret agar pelayanan administrasi kependudukan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

“Kita dukung keterlibatan pihak terkait dalam mengatasi masalah pencatatan perkawinan, khususnya terkait akta perkawinan,” ungkap Lawin.

Politisi Partai Hanura itu mengatakan, masih rendahnya kepemilikan akta perkawinan dipengaruhi sejumlah faktor. Kondisi geografis Kabupaten Kapuas yang luas menjadi salah satu tantangan karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap layanan administrasi kependudukan.

Selain itu, kendala ekonomi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Persoalan lainnya adalah masih adanya praktik perkawinan di bawah umur yang kemudian berujung pada pernikahan siri.

“Persoalan yang dihadapi dapat diidentifikasi, khususnya empat faktor utama, yaitu keterbatasan akses geografis, kendala ekonomi masyarakat, tingginya praktik pernikahan di bawah umur yang berujung pada nikah siri, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas perkawinan,” jelasnya.

Lawin menegaskan, pencatatan perkawinan bukan sekadar persoalan melengkapi dokumen administrasi. Legalitas perkawinan memiliki dampak langsung terhadap perlindungan hak pasangan, anak, maupun ahli waris di kemudian hari.

Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas.

“Diperlukan penyusunan kebijakan dengan keterlibatan berbagai pihak agar target nasional kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 100 persen dapat tercapai,” tegasnya.

Ia berharap pembenahan layanan administrasi kependudukan terus dilakukan dengan mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah dengan kendala geografis dan ekonomi.

Dengan pelayanan yang semakin mudah, merata, dan berkualitas, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

“Kita harapkan layanan administrasi kependudukan semakin mudah, merata, dan berkualitas, sehingga seluruh masyarakat memperoleh kepastian hukum melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang sah,” pungkasnya. uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *