Berita

Anggaran Dinas PUPR Kalsel Susut Hampir 1 Triliun

×

Anggaran Dinas PUPR Kalsel Susut Hampir 1 Triliun

Share this article
Anggaran Dinas PUPR Kalsel Susut Hampir 1 Triliun

Efisiensi Brutal: Anggaran Dinas PUPR Kalsel Susut Hampir 1 Triliun

BANJARMASIN, pojokindonesia.com-

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi tantangan berat di 2027.

Pasalnya, pagu anggaran SKPD ini kena pangkas drastis, hampir Rp800 miliar !

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (21/7/2026), Kepala Dinas PUPR Kalsel Ir M Yasin Toyib memaparkan pagu KUA-PPAS 2027 hanya Rp1.605.397.058.496.

Angka itu jauh turun jika membandingkan dengan pagu APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp2,4 triliun.

“Dengan kondisi saat ini ada kekurangan anggaran sekitar Rp800 miliar,” ujar Yasin di hadapan anggota dewan.

*Penyebab: Transfer Pusat Berkurang*
Yasin menjelaskan, pemangkasan ini buntut dari berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Akibatnya, Pemprov Kalsel terpaksa melakukan efisiensi belanja di seluruh SKPD.

Padahal, PUPR adalah ujung tombak pembangunan infrastruktur Banua Kalsel, dari jalan, jembatan, sumber daya air, hingga permukiman.

*Prioritas Tetap Jalan, yang Non-Esensial Ditunda*
Meski anggaran terbatas, Yasin memastikan program prioritas visi-misi Gubernur tetap berjalan. Termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU.

Skema penyesuaian pun berlaku. Proyek mendesak dan yang sudah berkontrak hukum akan mendapat prioritas.

“Untuk proyek multiyears yang sudah ada PKS dan kontraknya tetap kita lanjutkan. Yang kita efisiensikan adalah kegiatan yang belum menjadi prioritas,” tegasnya.

Dua proyek strategis dia pastikan aman: *Pembangunan Stadion Internasional Kalimantan Selatan* dan *Rumah Dinas Gubernur di Banjarbaru*.

*Proyek Kantor DPRD Ditunda Lagi*
Sebaliknya, ujar Yasin, rencana pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel di Kota Banjarbaru kembali tertunda.

Padahal di APBD 2026 sudah pihaknya siapkan Rp60 miliar. Namun anggaran itu tidak terpakai karena pembebasan lahan belum tuntas.

“Komisi I DPRD juga menyarankan agar jangan menganggarkan lagi pada 2027 sampai persoalan lahannya benar-benar selesai,” jelas Yasin.

Di akhir rapat, Yasin berharap pagu 2027 masih bisa naik saat pembahasan dengan Banggar DPRD.

“Kalau bisa anggarannya seperti tahun 2026, tentu Alhamdulillah. Dengan anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya. (kha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *