Banjarmasin, pojokindonesia.com – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2026 menurun, hanya sekitar Rp 7,24 triliun jika membandingkannya dengan tahun 2025 lebih dari Rp10 triliun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin mengatakn hal itu pada rapat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis malam (25/9/2025).
Ketua TAPD Muhammad Syarifuddin yang juga Sekretaris Daerah Kalsel itu menjelaskan, memang semula ada kesepakatan bersama pada bulan Juli 2025 lalu, RAPBD 2026 diplot senilai Rp9 triliun lebih, tepatnya Rp9.421.144.138.464. Namun begitu Surat Menteri Keuangan No: S-62/PK/2025 keluar, maka pos pendapatan transfer pusat yang semula Rp4 triliun lebih,atau persisnya Rp4.789.808.853.000 menjadi berkurang, tinggal Rp2.610.173.113.000 atau minus 40,47 persen.
“Kita sudah ada kesepakatan bulan Juli lalu, memang Rp9 triliun lebih. Sayangnya ada surat Menteri Keuangan RI yang menurunkan pendapatan transfer hampir separonya, sehingga untuk kita turun menjadi 7 triliun-an saja,” ungkap mantan pejabat di Pemkab Tapin tersebut.
Terhadap penurunan tersebut, tentu saja mendapat respons dari beberapa anggota Banggar DPRD Kalsel.
Husnul dari Fraksi Gerindra, misalnnya. Dia sangat menginginkan pada rapat lanjutan, item rancangan belanja pembangunan dibahas secara detail, sehingga benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
Berikutnya, anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mempertanyakan beberapa item pemasukan, salah satunya potensi pendapatan daerah pada BUMD maupun lain-lainnya.
Dari penurunan tersebut, ada kekhawatiran akan ada banyak pemangkasan kegiatan atau proyek. Syarifudin katakan, terkait hal itu, pihaknya akan melihat prioritas dan sebagainya. ”Yang jelas kita belanja pegawai kita aman,” sahutnya kepada wartawan yang menanyakan hal itu.
Tidak hanya belanja pegawai, lanjutnya, semua akan aman.
Masih ada peluang perubahan, karena pendapatan daerah juga masih mampu.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo SM katakan, pihaknya akan menyisir kembali, proyek-proyek mana kiranya yang akan jadi prioritas dan tidak prioritas.
“Ya meski tadinya semuanya prioritas, tapi yang bukan paling prioritas akan dievaluasi,” ujar pria kalem dan murah senyum ini.
Kartoyo katakan, RAPBD itu sifatnya tahun berjalan dan masih afa mungkinkan pemerintah daerah akan melakukan lobi-lobi ke pusat. ”Kita optimis sajalah,” imbuh Kartoyo, politisi Partai NasDem itu.
Rapat dihadiri anggota TPAD dan sejumlah anggota Banggar dari 7 Faksi DPRD, rapat pembahasan dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo. (Kha)
