Perubahan APBD Dukung Program Strategis dan Pelayanan Dasar Masyarakat.
BANJARMASIN, pojokindonesia.com–
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2026 adalah untuk mendukung program strategis dan pelayanan dasar masyarakat.
Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan hal itu melalui Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dalam Rapat Paripurna, Jumat (21/8/2026) siang.
Menurut Gubernur, pihaknya memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD naik 5,56 persen menjadi Rp7,762 triliun, dan belanja daerah meningkat 5,98 persen menjadi Rp10,534 triliun.
Dalam penjelasannya, Gubernur H Muhidin melalui Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan perubahan APBD diarahkan untuk menyesuaikan anggaran dengan perubahan RKPD 2026 serta mendukung program strategis dan pelayanan dasar masyarakat. Penyesuaian anggaran tersebut ujarnya, tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita tetap mengalokasi fungsi pendidikan di atas 20 persen, sementara belanja pegawai berada di bawah batas maksimal 30 persen, dan belanja infrastruktur pelayanan publik melampaui batas minimal 40 persen.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK memmimpin rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari turut mendampingi.
Setelah penjelasan Gubernur, ini, kata HSupiann HK, pihaknya akan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 tersebut.
“Karena pemandangan umum fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalsel untuk memastikan perubahan anggaran guna menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,”ucapnya menjelaskan.
Dia harapkan pembahasan hingga bisa selesai sebagaimana mestinya, agar sisa waktu tahun anggaran 2026 dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Tiada lain hal ini adalah guna mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tambah Supian HK. (kha)
