KAPUAS, pojokindonesia.com — Bupati Kapuas, H. Muhammad Wiyatno, S.P., menyampaikan pidato pengantar sekaligus Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027. Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (26/10/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansyah S.Hut.MM fan dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo, S.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas, serta para undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Kapuas menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan, yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan rancangan anggaran daerah.
“Penyusunan APBD harus senantiasa memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah kita. Kita mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja yang berorientasi langsung pada pencapaian target pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujar Bupati Wiyatno.
Pada kesempatan dan tempat yang sama tepat Pukul 14.00 WIB, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari tujuh fraksi di DPRD Kapuas yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes ST, Sebanyak 6 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun 2027, sedangkan 1 fraksi tidak menyampaikan pendapat. Rapat berjalan lancar, tertib sesuai tata tertib, dan demokratis.
Fraksi Golkar Soroti Dampak Karhutla,Salah satu sorotan penting disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya, H. Abdullah. Selain menyatakan penerimaan terhadap Raperda APBD 2027, ia juga menyampaikan rasa simpati mendalam atas bencana kekeringan dan Karhutla yang melanda belakangan ini. Secara khusus, H. Abdullah meminta Dinas Damkar memberikan perhatian lebih kepada relawan Damkar Swadaya yang telah aktif berjuang di garis depan penanganan Karhutla.
“Kegiatan Damkar Swadaya yang turut aktif membantu pemadaman patut kita hargai dan dukung, baik secara moril maupun materil. Mereka bekerja dalam kondisi sangat berisiko, bahkan ada yang gugur saat bertugas. Peralatan yang mereka miliki masih sangat terbatas, seperti mesin pompa air dan kelengkapannya. Semoga pihak terkait dapat membantu melengkapi kebutuhan tersebut,” ujar H. Abdullah.
Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kapuas selaku Pimpinan Rapat, Yohanes, S.T., menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas dampak kabut asap yang pekat akibat Karhutla. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mengajukan penetapan status bencana nasional.
“Kondisi kabut asap yang melanda Kabupaten Kapuas sudah cukup serius. Hal ini akan kita dorong kepada pemerintah agar dampak Karhutla di wilayah kita dapat berstatus sebagai bencana nasional, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh,” tegas Yohanes.
Semoga dukungan dan perhatian bersama ini membawa solusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kapuas, baik dalam perencanaan pembangunan maupun penanganan bencana yang sedang berlangsung.uhkps
