Penulis : Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) Bruce Hung
Seiring meningkatnya perubahan global, tantangan dan ancaman kesehatan publik yang tidak mengenal batas negara, kerja sama global semakin menjadi kunci dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan.
Khususnya dalam berbagi praktik sukses dengan negara-negara lain di berbagai bidang seperti jaminan kesehatan universal, manajemen keuangan, dan kesehatan digital.
WHO masih memimpin pembangunan kesehatan masyarakat global dan merupakan organisasi internasional penting yang menjunjung tinggi hak kesehatan semua orang.
Kendati demikian, Tiongkok terus memutarbalikkan dua resolusi, yaitu Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2758 dan Resolusi WHA25.1. Kenyataannya, kedua resolusi tersebut tidak menyebutkan Taiwan atau Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, dan tidak memberikan hak kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk mewakili Taiwan di WHO. Sehingga, jika terus mengecualikan Taiwan, WHO tidak hanya mengabaikan hak kesehatan 23 juta rakyat Taiwan, tetapi juga menghambat upaya pencegahan, kesiapan, dan penanganan global terhadap darurat kesehatan masyarakat internasional.
Saat ini, terdapat 400.000 pelajar dan pekerja migran Indonesia yang tinggal di Taiwan, dan lebih dari 20.000 warga negara Taiwan yang tinggal untuk bekerja dan berbisnis di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan antara Taiwan dan Indonesia pun setiap tahunnya mencapai 500.000 orang. Ketidakikutsertaan Taiwan dalam WHO dan partisipasinya dalam pertemuan dan mekanisme terkait tidak hanya merugikan rakyat Taiwan, tetapi juga kesejahteraan kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan.
Kerugian tersebut dikarenakan tidak adanya akses sewaktu-waktu sumber daya dan informasi terkait penyakit menular, serta tidak dapat bergabung dengan rantai pasokan dan jaringan logistik kesehatan masyarakat global. Sehingga hal ini dapat menimbulkan risiko dan celah dalam jaringan keamanan kesehatan masyarakat global.
Taiwan telah mencapai kemajuan dan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesehatan universal, sehingga siap untuk berbagi pengalaman dan keahlian ini dengan dunia.
Saat ini, Rumah Sakit National Taiwan University dan Rumah Sakit Far Eastern Memorial telah melakukan berbagai program kerja sama dengan institusi medis di Indonesia, meliputi pelatihan tenaga medis, pertukaran akademisi, dan penelitian klinis.
Sejak pemerintah Indonesia mulai mendorong rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR) pada tahun 2022, lebih dari 80% rumah sakit telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan kebutuhan perangkat lunak serta aplikasi terkait, seperti perawatan medis pintar (smart medical care), biomedis, dan aplikasi kecerdasan buatan generatif (generative AI). Bidang ini, khususnya perangkat medis pintar (smart medical equipment), merupakan area yang secara umum diunggulkan oleh startup di Taiwan.
Pemerintah Taiwan juga bersedia berbagi pengalaman dengan Indonesia, seperti layanan medis pintar (smart medical) dan pengalaman kesehatan masyarakat yang berkualitas, serta menyediakan berbagai kursus profesional mencakup sistem jaminan kesehatan, manajemen medis, dan perawatan klinis. Dengan harapan dapat memperkuat kerja sama medis bilateral Indonesia-Taiwan dan membantu pengembangan industri medis demi mewujudkan visi kesehatan universal di Indonesia.
Taiwan saat ini memang belum dapat bergabung dengan WHO dan berpartisipasi dalam pertemuan dan mekanisme terkait, sehingga tidak dapat berpartisipasi secara langsung. Namun, kami tetap ingin aktif bertukar ilmu dan pengalaman kami dalam menangani pandemi serta belajar dari negara lain.
Selama COVID-19, Taiwan banyak mengadopsi langkah-langkah penanganan dan pencegahan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, mahadata (big data), dan jaringan pengawasan.
Selain itu, kami turut menyumbangkan peralatan dan kebutuhan medis seperti tabung oksigen, ventilator, masker, pakaian isolasi, termometer, dan peralatan pandemi lainnya kepada negara-negara sahabat seperti Indonesia.
WHO adalah organisasi kesehatan masyarakat internasional terpenting. Namun, hak kesehatan 23 juta rakyat Taiwan masih diabaikan oleh WHO karena faktor politik.
Dengan ini, kami mengimbau WHO untuk mengakui kontribusi jangka panjang Taiwan terhadap keamanan kesehatan global dan hak asasi manusia di bidang kesehatan.
Kami juga mendesak WHO dan semua pihak di Indonesia untuk bersikap lebih terbuka dan fleksibel, berpegang pada prinsip profesionalisme dan inklusivitas, serta secara proaktif dan pragmatis mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA. Termasuk ikut serta dalam pertemuan, kegiatan, serta mekanisme yang diselenggarakan oleh WHO, seperti Perjanjian Pandemi WHO yang masih dalam tahap negosiasi.
rel
